peraturan tentang tenaga kontrak instansi pemerintah. ”) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian. peraturan tentang tenaga kontrak instansi pemerintah

Sehubungan dengan hal tersebut Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 19, Jun 2023. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 3. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Adapun ketentuan mengenai lamanya cuti melahirkan untuk PPPK dapat merujuk pada cuti melahirkan PNS pada UU ASN dan PP 11/2017 yaitu 3 bulan. 5. Isi Surat Edaran SE Menpan RB tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dalam bentuk file pdf yang admin terima menyatakan bahwa menindakianiuti surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M,SM. 000 (satpam atau sopir) dan Rp 3. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PPPK atau kepanjangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini. Dalam hal ini mengenai hak dari tenaga honorer/ kontrak/ pegawai tidak tetap ini, seluruh honorarium seperti yang telah diuraikan diatas dibebankan pada. TENTANG PROSES PENETAPAN PEMENANG PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. PPPK mendapatkan hak sama dengan yang didapatkan PNS. tentang . 03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan status kepegawaian di instansi pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Instansi Pemerintah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan. b. 03/2022] Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat. Sebelumnya perlu diketahui Gansis bahwa. 4. 950. Menpan RB menerbitkan surat edaran terkait status kepegawaian di instansi pemerintah. [4] Pasal 3 ayat (2) PP 23/2005. com, JAKARTA - Status tenaga honorer akan selesai pada 2023 sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. 2020. 4. Pekerja Kontrak Juga Dapat THR, Begini Hitungannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni. 05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;Jakarta (ANTARA) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi X DPR RI menyepakati pengangkatan honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diatur agar selesai pada awal tahun 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 63); - 2 - jdih. 4. 12, Jul 2023. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti. com, Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mohammad Averrouce mengatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi. ID - Aturan baru sistem kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintahan mengatur tentang pengankatan tenaga honorer hingga ancaman sanksi dan hukuman. Apabila mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat larangan instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394), diubah sebagai berikut : 1. Pada dasarnya PP 49/2018 mengatur mengenai manajemen PPPK. 2020/NO. Pasal-pasal ini tidak diubah atau dicabut oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga masih tetap berlaku. 202/PMK. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluhan Pertanian. Penerimaan honorer baru akan merusak penghitungan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992. Pasalnya, tenaga honorer bisa dibilang jumlahnya cukup banyak, baik yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi . id 2. Undang-undang No. pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, sesuai dengan ketentuan peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296. 862 ASN, dan pemerintah daerah 493. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 6. 34 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15); 7. Serikat pekerja/serikat. 3. Parak pihak melalui perjanjian ini menerangkan bahwa : Aturan Tenaga Kerja Outsourcing Terbaru. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Instansi Pemerintah adalah satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah. Di instansi tempat saya bekerja saat ini, masih banyak tenaga pramubakti. T. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. tidak ada aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa Indonesia, karena aturan terkait hal in disisipkan dalam peraturan mengenai pelaksanaan APBN. Isi lengkap Surat Edaran Menpan RB Nomor B/0185/M. Keduanya yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). SM. KOMPAS. 03/2022] Dalam surat tersebut,. Pasal 3 Ruang Lingkup pengaturan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten. Kedua, peraturan daerah terkait remunerasi pegawai BLUD mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai remunerasi pegawai BLU pada pemerintah pusat, diantaranya mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 6, BN. Ketentuan secara rinci ada di Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. 10 Desember 2007. Sedangkan Manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010. Jenis. Ilustrasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPNEWS) Jakarta, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. 05/2022 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunArif mengatakan, nasib sekitar 165 dosen dan 120 tenaga kependidikan di UPN Yogyakarta terkatung-katung selama hampir tujuh tahun. Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Instansi Pemerintah dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi. Baca Juga: Kapan THR PNS 2022 Cair? Ini Jadwal Waktu Pembagian. Pengkajian Instansi Pemerintah. Salah satu isi Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Adapun THR wajib dibayarkan paling. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/185/M. Daftar Isi. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, 2. Tentang P e m a n f a a t a n D a t a P e r s e r o a n T e r b a t a s D a l a m R a n g k a P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r i n t a h. 903 untuk CPNS dan 49. PMK No. Peraturan Penggunaan Tenaga Outsourcing di Instansi Pemerintah. Wacana penghapusan tenaga honorer ini disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Etika Pengadaan Barang/Jasa. 03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Daftar Badan Layanan Umum, diakses pada 4 Februari 2022 pukul 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. KOMPAS. Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 7. SM. Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tenaga Honorer/Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dijelaskan mengenai tata cara perpanjangan kontrak PPPK yaitu:2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang. Ilustrasi ASN dan PNS. digantikan. 53, BN. SM. Instruksi presiden mengenai pengembangan wisata, dan lainnya. BAB I KETENTUAN. Kode Rekening : 5. pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan g. Anisa Indraini - detikFinance. pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Peraturan ini disusun untuk mengatur aspek dasar yang bertujuan untuk. pemerintah tentang tenaga honorer yang ada di instansi-instansi pemerintah. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan keadaan darurat. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai. Undang undang mengenai hibah kepada daerah. Perwakilan. "Jadi sekarang sedang dimatangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemerintahan dan memiliki tugas – tugas tertentu pada instansi pemerintah atau dalam pendapatannya menjadi beban APBN/APBD. Unduh perbkn ini untuk mengetahui lebih lanjut. Berikut daftar gaji PPPK dalam lampiran Perpres 98/2020: •Golongan I: Rp1. Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Pemerintah No. Dengan begitu, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Terkait dengan penandatanganan kontrak PPPK, dinyatakan dalam UU ASN. Masih berdasarkan Permenkeu No. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah rencananya akan menghapuskan tenaga kerja honorer atau tenaga kerja non-ASN. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah tentang Penghapusan Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintahan yang tersirat dalam pernyataan “Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di. memberikan sosialisasi kepada tenaga honorer bahwa sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kedudukan tenaga honorer dihapuskan dan. Berikut ini cara menghitung besaran THR 2023. “Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (17/1/2022). 02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan. Perbkn ini juga berisi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan mekanisme pengajuan keberatan. Di antaranya adalah terkait gaji, cuti, keselamatan kerja, dan sebagainya. 1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan. KOMPAS. BKN menjelaskan PP tersebut juga mengatur ketentuan tentang PPPK yang mengundurkan diri sebelum habis masa kontraknya. (TRIBUN JABAR) KOMPAS. 74 Tahun 2008 tentang Guru 6 Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gajidan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Apabila ada seseorang yang melakukan perjanjian kerja dengan instansi pemerintahan melalui Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Pimpinan lembaga. [1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (“PP 23/2005”) [2] Pasal 2 PP 23/2005. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan. go. Peraturan Kepala LKPP 103. Penegasan itu disampaikan seiring Lebaran yang makin dekat, pencairan THR 2021 pun kian dinantikan para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) yang memuat beberapa pasal berikut:; Pasal 109 ayat (10) UU 23/2014; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan. Setiawan mengingatkan,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perekrutan tenaga honorer di instansi pemerintah sudah dilarang. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia. 1. 01 / Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Nilai Pagu : Rp 3. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dasen dan Tenaga Kependidikan pada Per guru an Tinggi N egeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan. Berikut ini rincian lengkap THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 7. Jawaban : Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Hukum ketenagakerjaan di indonesia diatur di dalam uu no. Pegawai Harian Lepas. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Dani Jumadil Akhir , Okezone · Rabu 05 Desember 2018 09:32 WIB. Selain itu, perjanjian kerja yang melandasi juga berbeda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.